Kolaborasi SMSI dan RRI Melawan Hoaks, Ketua Dewan Pers Soroti Peran Algoritma Digital

Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) resmi memperkuat barisan menghadapi ancaman hoaks yang kian menguasai ruang digital. Kolaborasi SMSI dan RRI ini tidak hanya diarahkan pada upaya menekan penyebaran informasi palsu, tetapi juga pada peningkatan kompetensi wartawan serta kualitas informasi pembangunan yang sampai ke masyarakat.

Komitmen kedua lembaga dituangkan melalui penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) yang berlangsung di Ruang Rapat Direktur Utama RRI, Jakarta, Senin, 26 Oktober 2026. Penandatanganan itu menjadi penanda bahwa persoalan hoaks dipandang perlu dijawab dengan kekuatan bersama antara lembaga penyiaran publik dan perusahaan media siber.

Ketua Umum SMSI, Firdaus, menegaskan bahwa kerja sama tersebut lahir dari kesadaran bahwa persoalan hoaks tidak dapat ditangani secara parsial. Menurutnya, dibutuhkan sinergi antara lembaga penyiaran publik dan perusahaan media siber agar terbangun arus informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.

“Kolaborasi ini merupakan manifestasi dari gagasan Dirut RRI dan Ketum SMSI untuk melawan hoaks,” kata Firdaus.

Firdaus menjelaskan, kesepahaman itu akan diterjemahkan ke dalam sejumlah program konkret, mulai dari Training of Trainers (ToT), Uji Kompetensi Wartawan (UKW), hingga penguatan distribusi informasi pembangunan kepada masyarakat. Modal jaringan menjadi salah satu kekuatan pendukung agenda tersebut, sebab SMSI menaungi 3.181 media rintisan atau startup yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Menurut Firdaus, jaringan media yang menjangkau hingga daerah berpotensi menjadi kekuatan strategis untuk memperluas jangkauan informasi. Meski demikian, besarnya jaringan mesti diimbangi kualitas pemberitaan, profesionalitas wartawan, dan disiplin verifikasi, supaya informasi yang diterima publik tidak justru memperkeruh situasi. Ia juga menyatakan dukungan terhadap upaya pengintegrasian RRI dan TVRI sebagai platform media publik yang dapat memperluas jangkauan informasi.

Dari sisi RRI, Direktur Utama LPP RRI Hendrasmo menyambut kolaborasi tersebut sebagai langkah menghadapi persoalan yang semakin kompleks dalam ekosistem informasi digital. Ia menilai penanggulangan hoaks membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk perusahaan media berskala kecil dan media rintisan.

“Hari ini kita kedatangan tokoh pers dan kita hadir dalam proyek yang lebih besar, yaitu bersama-sama menanggulangi hoaks,” ujar Hendrasmo.

Kerja sama ini diharapkan mendorong media menghasilkan konten berkualitas sekaligus memperkuat kemampuan insan pers dalam menghadapi derasnya arus informasi yang beredar di masyarakat. Harapan itu sejalan dengan peringatan Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, yang menilai tantangan dunia pers kini tidak sekadar soal kecepatan penyebaran informasi, tetapi juga perubahan mendasar dalam cara masyarakat menerima dan memahami berita.

Komaruddin mengingatkan bahwa dulu informasi diproduksi melalui mekanisme redaksi dan melewati tahapan seleksi, sementara kini media sosial memungkinkan hampir setiap orang memproduksi sekaligus menyebarkan informasi tanpa proses verifikasi yang memadai. Akibatnya, informasi faktual semakin mudah bercampur dengan kabar yang belum teruji, konten sensasional, hingga penipuan.

“Dulu informasi dikuasai oleh media massa, terakreditasi, terseleksi dan terverifikasi. Sekarang media sosial memenuhi ruang publik,” ujarnya.

Ia juga menyoroti peran algoritma platform digital yang membentuk pola konsumsi informasi berdasarkan kebiasaan pengguna. Konten yang sering dilihat, disukai, atau dicari berpotensi memengaruhi rekomendasi informasi berikutnya, sehingga ruang digital semakin personal dan sudut pandang yang berbeda kian jarang dijumpai. Persoalan itu, kata Komaruddin, menuntut penguatan literasi informasi di lingkungan keluarga, pendidikan, media, dan pemerintahan, agar masyarakat terbiasa memeriksa sumber dan menguji kebenaran sebelum mempercayai informasi yang ramai dibicarakan.

Karena itu, kolaborasi SMSI dan RRI diharapkan tidak berhenti pada penandatanganan dokumen kerja sama. Pelaksanaannya perlu dibuktikan melalui peningkatan kompetensi wartawan, penguatan budaya verifikasi, serta penyebaran informasi pembangunan yang akurat dan berimbang. Keterlibatan media daerah dan media rintisan menjadi unsur penting, sebab dengan jaringan yang luas informasi dapat menjangkau masyarakat di berbagai wilayah selama proses produksi dan penyebarannya tetap mengedepankan tanggung jawab jurnalistik. Di tengah banjir informasi digital, kecepatan publikasi saja tidak cukup, karena kredibilitas media ditentukan oleh ketepatan informasi, transparansi sumber, serta kesediaan melakukan koreksi ketika terjadi kekeliruan.

Penandatanganan MoU tersebut turut dihadiri Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto, Anggota Dewan Pengawas LPP RRI Enderiman Butar Butar, Direktur Program dan Produksi LPP RRI Mistam, Dewan Penasihat SMSI Pusat Prof. Dr. Taufiqurochman, Dewan Pertimbangan SMSI Pusat Theodorus Dar Edi Yoga, serta Wakil Ketua Umum SMSI Bidang Usaha Media Siber dan Pengembangan Teknologi Digital Ilona Juwita. Hadir pula Kepala Stasiun RRI Jakarta Ir. M. Bugi Hidayat, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi RRI Ade Irosadi, dan Kepala Pusat Pemberitaan RRI Yuliana Marta Doky.