MAKI Adukan KPK ke Dewas soal Sikap terhadap Saksi Mangkir Nusron Wahid

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) membawa persoalan ketidakhadiran seorang saksi ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Langkah MAKI adukan KPK ke Dewas itu ditempuh karena penanganan terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nusron Wahid dinilai tidak tegas, padahal yang bersangkutan sudah dua kali dipanggil untuk diperiksa.

Pengaduan disampaikan secara daring oleh Koordinator MAKI Boyamin Saiman pada Minggu (25/10/2026). Dalam aduannya, ia menilai lembaga antirasuah belum menunjukkan sikap tegas terhadap saksi yang tidak memenuhi panggilan penyidik.

“KPK perlu mengambil langkah lebih tegas terhadap saksi yang tidak memenuhi panggilan penyidik,” kata Boyamin.

Boyamin pun mendorong KPK menerbitkan surat perintah membawa terhadap Nusron apabila persyaratan hukum untuk tindakan tersebut sudah terpenuhi. Menurutnya, langkah itu bukan sikap berlebihan, melainkan konsekuensi dari pemanggilan resmi yang diabaikan.

“Mestinya KPK tegas dengan cara jemput paksa terbitkan surat perintah membawa kepada Nusron Wahid,” kata Boyamin.

Bagi MAKI, persoalan ini bukan sekadar absennya seorang saksi dalam satu perkara. Sikap KPK di hadapan saksi yang mangkir dinilai bakal memengaruhi tingkat kepatuhan pihak lain terhadap keseluruhan proses hukum yang sedang berjalan.

Boyamin juga menyinggung pemanggilan Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) Muryanto Amin dalam perkara proyek jalan di Sumatera Utara, serta pemanggilan Witjaksono dalam kasus Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Menurut dia, perlakuan terhadap saksi di sejumlah perkara itu perlu diukur dengan standar yang sama.

“Ketidaktegasan terhadap saksi yang tidak memenuhi panggilan berisiko melemahkan wibawa KPK dan menimbulkan kesan bahwa panggilan penyidik bisa diabaikan,” ujar Boyamin.

MAKI turut mempertanyakan konsistensi penegakan hukum di tubuh KPK. Boyamin membandingkan penanganan perkara tersebut dengan pengalaman pribadinya, yang menurut dia pernah dikenai surat perintah membawa justru ketika baru sekali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan.

Atas dasar itu, MAKI meminta Dewas KPK memeriksa dugaan pelanggaran etik dan ketidakprofesionalan pimpinan lembaga antirasuah tersebut.