Kejati Gorontalo Dalami Anggaran Command Centre Video Wall Rp5 Miliar

Penyidik Kejaksaan Tinggi Gorontalo menelusuri proses penganggaran proyek Command Centre Video Wall senilai Rp5 miliar di Pemerintah Provinsi Gorontalo pada 2022. Penelusuran menyorot dugaan selisih harga pengadaan, sekaligus mendalami bagaimana anggaran Command Centre Video Wall itu bisa masuk ke dalam APBD Perubahan, termasuk kemungkinan keterlibatan mantan Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Syukri Jaya Botutihe.

Dalam konstruksi perkara yang diungkap penyidik, Syukri diduga menerima perintah dari mantan Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noer. Perintah itu berupa koordinasi dengan Badan Anggaran agar anggaran pengadaan senilai Rp5 miliar dimasukkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2022. Persoalannya, kegiatan pengadaan tersebut belum tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan, sehingga proses pengalokasian anggaran menjadi salah satu bagian yang didalami.

“Tersangka diduga memerintahkan Syukri Jaya Botutihe untuk berkoordinasi dengan Banggar agar anggaran pengadaan Command Centre Video Wall sebesar Rp5 miliar dimasukkan ke dalam KUA-PPAS Perubahan, meskipun kegiatan tersebut belum tercantum dalam RKPD Perubahan,” kata Kepala Seksi Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejati Gorontalo Rafid Humolungo dalam konferensi pers penahanan Hamka Hendra Noer, Jumat (30/10/2026).

Kendati namanya masuk dalam konstruksi penganggaran perkara, Kejati Gorontalo menegaskan bahwa Syukri masih berstatus saksi. Penyidik masih mendalami keterangan yang bersangkutan dan menelusuri sejauh mana perannya dalam proses pengalokasian anggaran tersebut.

“Yang bersangkutan masih saksi, namun jika ada alat bukti yang mendukung maka akan kita tindaklanjuti,” ujar Rafid.

Perkara ini bermula dari pengalokasian anggaran Rp5 miliar melalui APBD Perubahan 2022 untuk pengadaan Command Centre Video Wall pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo. Setelah anggaran tersedia, pengadaan dijalankan melalui mekanisme pembelian elektronik atau e-katalog. PT Prio Integrasi Universal kemudian ditetapkan sebagai penyedia berdasarkan kontrak tertanggal 1 November 2022 dengan nilai Rp4.570.072.856.

Dalam penyidikan, Kejati Gorontalo menemukan dugaan selisih sekitar Rp1,77 miliar antara nilai kontrak dan harga barang yang dibeli PT Prio Integrasi Universal dari PT V2 Indonesia. Penyidik juga mengungkap dugaan pemberian uang sebesar Rp1,1 miliar kepada Hamka pada sekitar Desember 2022 yang diduga bersumber dari selisih nilai pengadaan. Berdasarkan perhitungan yang disampaikan penyidik, perkara ini mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.770.358.627.

Kejati Gorontalo menahan Hamka Hendra Noer selama 20 hari, terhitung sejak 30 Oktober hingga 18 November 2026, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo. Sementara itu, posisi Syukri dalam proses penganggaran masih menjadi bagian yang didalami, dan keterangan mengenai koordinasinya dengan Banggar menjadi salah satu informasi penting untuk menelusuri bagaimana anggaran yang belum tercantum dalam RKPD Perubahan dapat masuk ke dalam KUA-PPAS Perubahan. Kejati menyatakan akan menindaklanjuti perkembangan perkara berdasarkan hasil pemeriksaan dan kecukupan alat bukti, sementara Syukri tetap berstatus saksi dan asas praduga tidak bersalah harus dihormati dalam seluruh proses penanganan perkara.