Penahanan Hamka Hendra Noer oleh Kejati Gorontalo, Kemenpora Buka Suara soal Status ASN

Penahanan Hamka Hendra Noer, mantan Penjabat Gubernur Gorontalo, oleh Kejaksaan Tinggi Gorontalo menjadi babak baru dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Command Centre Video Wall senilai Rp5 miliar. Langkah hukum tersebut rupanya berjalan seiring dengan proses administrasi di kementerian tempat ia berkarier, yang akhirnya angkat bicara mengenai status kepegawaiannya.

Kementerian Pemuda dan Olahraga mengungkapkan bahwa usulan pemberhentian Hamka dari jabatannya di kementerian telah diajukan kepada Presiden sejak Agustus 2026. Sekretaris Kemenpora Suyadi Pawiro menyebut pengajuan itu dilakukan tak lama setelah Kejati Gorontalo menetapkan Hamka sebagai tersangka pada awal Agustus 2026.

Menurut Suyadi, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir telah mengajukan permohonan pemberhentian Hamka dari jabatan Staf Ahli Bidang Transformasi dan Tata Kelola Birokrasi pada 13 Agustus 2026. Selain itu, Kemenpora juga mengusulkan pemberhentian sementara Hamka sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka pada awal Agustus lalu, Kemenpora telah menindaklanjutinya melalui mekanisme administratif. Pada 13 Agustus 2026, Menpora Erick Thohir telah mengajukan permohonan pemberhentian yang bersangkutan dari jabatan Staf Ahli kepada Presiden,” ujar Suyadi.

Ia menilai langkah tersebut sebagai bagian dari komitmen Kemenpora dalam menjaga integritas dan akuntabilitas birokrasi. Kementerian juga memastikan pelayanan publik tetap berjalan secara profesional meski persoalan hukum tersebut mencuat.

Muncul pertanyaan apakah perkara yang menjerat Hamka berkaitan dengan pengelolaan anggaran Kemenpora. Suyadi membantahnya dan menegaskan bahwa pokok perkara berada di ranah pemerintah daerah.

“Kasus ini tidak ada kaitannya dengan kegiatan maupun anggaran Kemenpora,” tegas Suyadi.

Ia menjelaskan, perkara tersebut menyangkut dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo pada 2022, ketika Hamka masih menjabat sebagai Penjabat Gubernur. Kemenpora pun menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.

“Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum,” ujar Suyadi.

Ia juga menegaskan komitmen kementerian untuk memperkuat reformasi birokrasi, pengawasan internal, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Sementara itu, Kejati Gorontalo menahan Hamka selama 20 hari, terhitung sejak 30 Oktober hingga 18 November 2026. Ia ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo.

Perkara ini berpusat pada proyek pengadaan Command Centre Video Wall senilai Rp5 miliar di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2022. Proyek tersebut kini menjadi bagian dari penyidikan yang menyeret sejumlah pihak, termasuk Hamka. Perkembangan penanganan perkara ini akan menjadi perhatian publik dalam mengungkap dugaan penyimpangan pengadaan fasilitas pusat kendali tersebut.