140 Aparatur Desa di Natuna Dibekali Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa

Sebanyak 140 aparatur desa di Kabupaten Natuna mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan desa yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Natuna. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 11–12 November 2026, dipusatkan di Gedung Sri Serindit, Natuna, dan diikuti para kepala desa serta sekretaris desa se-Kabupaten Natuna. Pelatihan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa agar mampu mengelola keuangan secara tertib, transparan, efektif, dan akuntabel.

Kepala DPMD Natuna yang juga Ketua Panitia Pelaksana, Suhardi, menyatakan bahwa desa merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Karena itu, tata kelola pemerintahan desa perlu ditopang kemampuan aparatur dalam mengelola anggaran secara profesional dan bertanggung jawab.

Suhardi mengidentifikasi sejumlah tantangan yang masih dihadapi dalam pengelolaan keuangan desa, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman terhadap regulasi, ketidaktepatan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, hingga belum optimalnya penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.

“Pelatihan sangat penting kita laksanakan yang tujuannya untuk memperkuat pemahaman aparatur desa mengenai pengawasan, pengendalian, serta pencegahan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan,” ujar Suhardi.

Ia berharap para kepala desa dan sekretaris desa dapat memahami seluruh tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari penyusunan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, sampai penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna, Khaidir, menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa memiliki peran penting dan strategis dalam mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, dana desa bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran, melainkan amanah dan kepercayaan masyarakat yang harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat desa.

Ia mengingatkan agar anggaran desa yang seharusnya menjadi instrumen percepatan pembangunan tidak justru menimbulkan persoalan akibat lemahnya administrasi, kurangnya pemahaman regulasi, maupun ketidaktepatan pelaksanaan kegiatan. Khaidir juga meminta seluruh kepala desa dan perangkatnya memahami ketentuan serta mekanisme pengelolaan keuangan desa, karena regulasi harus menjadi pedoman dalam setiap tahapan agar kebijakan dan kegiatan dilaksanakan secara tepat, tertib, serta dapat dipertanggungjawabkan.

“Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana anggaran desa direncanakan, digunakan, dan dipertanggungjawabkan. Karena itu, keterbukaan informasi harus menjadi bagian dari budaya penyelenggaraan pemerintahan desa,” katanya.

Lebih lanjut, Khaidir menekankan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan manfaat dan dampak nyata bagi masyarakat. Prioritas penggunaan anggaran harus diarahkan pada program yang benar-benar dibutuhkan, seperti pembangunan infrastruktur dasar, pelayanan kesehatan, pendidikan, penguatan ekonomi masyarakat, ketahanan pangan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Ia pun mengingatkan aparatur desa agar menjadikan jabatan sebagai amanah untuk melayani masyarakat, bukan sebagai kesempatan memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok. Perkembangan teknologi diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengelolaan keuangan desa yang lebih baik.

“Saya berharap melalui pelatihan ini, seluruh peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya secara nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan desa masing-masing,” tutup Khaidir.

Untuk mendukung pelaksanaan pelatihan, panitia menghadirkan sejumlah narasumber dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri, Polres Natuna, Inspektorat Daerah, serta Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Natuna. Materi yang diberikan mencakup aspek regulasi, hukum, pengawasan, hingga teknis administrasi keuangan desa, sehingga peserta diharapkan memiliki pemahaman yang lebih komprehensif dalam menjalankan tata kelola keuangan desa.

Pelatihan tersebut dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2026.