Dua Kali Tak Hadir, Pemeriksaan Nusron Wahid Masih Dinanti KPK

Jadwal pemeriksaan Nusron Wahid sebagai saksi dalam dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) lahan Summarecon ternyata sudah dua kali terlewat tanpa kehadiran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) itu. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat, pemanggilan pertama dijadwalkan pada Rabu (7/10/2026), namun yang bersangkutan tidak datang dengan alasan memiliki agenda internal di kementeriannya.

Penyidik kemudian menjadwalkan ulang pemeriksaan pada Kamis (15/10/2026). Lagi-lagi Nusron tidak memenuhi panggilan karena saat itu sedang berada di luar negeri. Catatan Direktorat Jenderal Imigrasi menunjukkan ia bertolak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Pelabuhan Citra Tritunas, Batam, pada 14 Oktober 2026, lalu kembali ke Tanah Air pada 17 Oktober 2026 lewat TPI Pelabuhan Batam Center.

Perjalanan itu menuai pertanyaan karena berlangsung di tengah proses penyidikan. Namun KPK menegaskan belum dapat melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap Nusron. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, merujuk pada ketentuan KUHAP, larangan bepergian ke luar negeri hanya bisa dikenakan kepada pihak yang berstatus tersangka.

“Ya, kalau kita merujuk ke KUHAP, pencegahan ke luar negeri hanya dapat dilakukan untuk tersangka. Sedangkan Pak NW dalam perkara ini statusnya adalah saksi untuk pemanggilan-pemanggilan sebelumnya,” kata Budi, Kamis (22/10/2026).

Karena itu, lembaga antirasuah belum bisa menahan langkah Nusron keluar dari Indonesia meski dua panggilan penyidik tak dijawab. KPK saat ini bersiap menyusun jadwal pemeriksaan berikutnya. Budi belum membeberkan tanggal pasti pemanggilan ulang, tetapi memastikan penyidik akan segera menetapkannya agar keterangan dari yang bersangkutan bisa digali.

“Nanti kami cek, ya. Karena memang penyidik juga secepatnya akan atur jadwalnya untuk pemeriksaan yang bersangkutan,” ujarnya.

Perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK pada 14 September 2026. Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan 19 orang, lalu menetapkan delapan di antaranya sebagai tersangka. Mereka adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, serta Direktur Utama Summarecon Adrianto Pitojo Adi.

Lima tersangka lainnya ialah Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Erwin, Muhammad Fakhry, dan Rizal Pahlevi. KPK menduga Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Erwin, dan Muhammad Fakhry merupakan orang kepercayaan Nusron Wahid. Dugaan suap yang ditangani penyidik menyangkut proses pengurusan dan pembukaan blokir HGB lahan Summarecon di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Meski namanya muncul dalam rangkaian penyidikan tersebut, KPK menegaskan Nusron masih berstatus saksi. Status itu tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana. Kendati demikian, keterangan dari Menteri ATR/BPN tetap dibutuhkan penyidik untuk melengkapi berkas perkara yang menjerat delapan tersangka.

Kini perhatian publik tertuju pada langkah lanjutan KPK, terutama tanggal pemanggilan ulang serta hasil pemeriksaan yang nantinya disampaikan secara resmi. KPK berharap Nusron memenuhi panggilan selanjutnya dan memberikan keterangan yang diperlukan untuk membantu penyidik mengungkap perkara tersebut.