Syarifudin Bano Dorong Regulasi Investasi Gorontalo Beri Kepastian Hukum

Kepastian hukum investasi Gorontalo menjadi perhatian Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Gorontalo, Syarifudin Bano, ketika pembahasan regulasi investasi dan perizinan berusaha bergulir. Ia memandang aturan yang sedang disiapkan mesti saling menguatkan, bukan malah melahirkan prosedur yang membingungkan atau menyebabkan tumpang tindih kewenangan di antara instansi.

“Aturan yang disusun harus saling mendukung, bukan justru menciptakan prosedur yang membingungkan atau tumpang tindih kewenangan,” tegas Syarifudin Bano.

Menurutnya, penyusunan regulasi investasi daerah perlu dilakukan dengan cermat, terutama menyangkut keselarasan antaraturan serta kepatuhan terhadap perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan begitu, pelaku usaha bisa mengetahui secara jelas ketentuan apa saja yang harus dipenuhi saat menjalankan kegiatan usaha di Gorontalo.

“Pembentukan regulasi investasi daerah perlu dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan keselarasan antaraturan dan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang lebih tinggi,” ujar Syarifudin.

Persoalan ini mencuat setelah Kementerian Hukum memberikan rekomendasi dalam proses harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang investasi. Kementerian menyarankan pengaturan investasi tidak berdiri sendiri, melainkan dipadukan dengan regulasi perizinan. Rekomendasi itu kini menjadi bahan kajian Bapemperda, terlebih Ranperda tentang perizinan berusaha juga tengah dibahas melalui panitia khusus (Pansus) DPRD Provinsi Gorontalo.

Bagi Syarifudin, keterkaitan kedua rancangan aturan tersebut perlu ditelaah agar arah pembentukannya tidak kabur. Pilihan untuk mengintegrasikan maupun memisahkan pengaturannya harus mempertimbangkan landasan hukum, substansi materi, serta efektivitas penerapannya di lapangan.

“Keterkaitan kedua rancangan aturan itu perlu ditelaah agar arah pembentukannya jelas,” ujarnya.

Dari sisi pelaku usaha, kejelasan regulasi dinilai krusial sebab ketidakselarasan aturan berpotensi memunculkan ketidakpastian prosedur. Sementara bagi pemerintah daerah, pembagian kewenangan dan kesesuaian aturan dibutuhkan agar pelayanan perizinan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bapemperda berencana mengomunikasikan rekomendasi Kementerian Hukum dengan pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo. Pansus perizinan juga akan diminta mengundang pihak kementerian untuk memaparkan lebih mendalam dasar rekomendasi tersebut beserta dampaknya terhadap pembentukan regulasi daerah. Koordinasi itu diharapkan memudahkan DPRD menentukan bentuk pengaturan yang paling sesuai dengan kebutuhan daerah tanpa mengabaikan ketentuan hukum.

Bapemperda berharap pembahasan bersama DPRD, Kementerian Hukum, dan pihak terkait mampu menghasilkan regulasi yang selaras, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, sekaligus mendukung kemudahan perizinan dan iklim investasi di Provinsi Gorontalo. Hingga kini, keputusan mengenai kemungkinan penggabungan Ranperda investasi dan perizinan belum ditetapkan. Pembahasan lanjutan masih diperlukan untuk memastikan regulasi yang dihasilkan tidak sekadar memenuhi aspek hukum, tetapi juga memberi kejelasan saat dijalankan.