Pemkab Karimun Pegang Legal Opinion Kejati Kepri, SPBU Satu Harga di Pulau Segera Beroperasi

Pemerintah Kabupaten Karimun kini memegang kepastian hukum berupa Legal Opinion (LO) dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau yang disalurkan melalui Kejaksaan Negeri (Kejari) Karimun. Pendapat hukum tersebut menjadi dasar bagi percepatan penyesuaian tata ruang pembangunan SPBU Satu Harga yang menempati lahan seluas 800 meter persegi.

Dokumen pertimbangan hukum itu diserahkan langsung oleh Kepala Kejari Karimun bersama jajaran kepada Bupati Karimun Ing Iskandarsyah. Penyerahan berlangsung di Rumah Dinas Bupati Karimun pada Selasa, 3 November 2026 sore.

Menurut Bupati Ing Iskandarsyah, permohonan LO diajukan agar pembangunan SPBU Satu Harga memiliki legitimasi hukum yang kuat sekaligus memangkas proses administratif tata ruang yang selama ini kerap menyita waktu panjang. Langkah tersebut ditempuh karena SPBU Satu Harga merupakan program strategis Presiden Republik Indonesia yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat pesisir.

“Prinsipnya, hukum hadir untuk mengatur dan memudahkan. Melalui analisis dan presentasi komprehensif di Kejati, Alhamdulillah permohonan LO disetujui. Kita tidak ingin program kemasyarakatan ini terhambat oleh proses yang lama,” papar orang nomor satu di Bumi Berazam tersebut.

Keberadaan SPBU Satu Harga dinilai vital untuk menekan beban biaya hidup dan operasional nelayan di kawasan kepulauan. Selama ini nelayan dari pulau luar harus menyeberang ke Tanjung Balai Karimun hanya untuk memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) murah, sementara selisih harga yang mereka dapat justru habis tersedot ongkos transportasi laut.

SPBU Satu Harga yang telah dibangun di Kundur Barat dan Selat Gelam menjadi bukti awal terwujudnya kesetaraan harga BBM. Pembangunan serupa akan menyusul di Pulau Buru dan sejumlah wilayah pulau lain sehingga harga BBM dapat merata di seluruh Kabupaten Karimun.

Dengan pendampingan hukum resmi dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau dan Kejaksaan Negeri Karimun, pemerintah daerah optimistis proses fisik pembangunan SPBU Satu Harga dapat segera rampung dan langsung beroperasi melayani masyarakat.

“SPBU Satu Harga ini murni untuk membantu nelayan dan masyarakat pulau agar mendapatkan harga BBM yang adil. Dengan pendampingan dari Kejaksaan, kita pastikan fasilitas ini segera berdiri dan beroperasi demi kemudahan warga,” harapnya.