Kejari Bone Bolango Serahkan 45 Sertifikat Tanah Wakaf, JPN Jadi Fasilitator

Sebanyak 45 sertifikat tanah wakaf resmi diserahkan kepada Kementerian Agama Kabupaten Bone Bolango sebagai langkah memperkuat perlindungan hukum terhadap aset keagamaan. Penyerahan sertifikat tanah wakaf ini juga menjadi upaya mencegah potensi sengketa yang bisa muncul di kemudian hari.

Dalam proses pensertifikatan tersebut, Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Negeri Bone Bolango berperan sebagai fasilitator yang menjembatani koordinasi antara Kantor Pertanahan dan Kementerian Agama Kabupaten Bone Bolango.

Penyerahan sertifikat berlangsung di Center Point, Kabupaten Bone Bolango, Rabu (5/11/2026), sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Bakti Jaksa untuk Masyarakat Bone Bolango. Sebanyak 45 sertifikat diserahkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango kepada Kementerian Agama. Legalitas tersebut diharapkan memberikan kepastian status kepemilikan dan perlindungan hukum terhadap tanah yang telah diwakafkan.

Kepala Kejaksaan Negeri Bone Bolango, Feddy Hantyo Nugroho, S.H., M.H., menegaskan bahwa pensertifikatan tanah wakaf bukan sekadar urusan administrasi pertanahan, melainkan bagian penting dari upaya menjaga aset umat agar tidak menimbulkan persoalan hukum di masa mendatang.

“Tanah wakaf merupakan aset yang memiliki nilai sosial dan keagamaan yang sangat penting bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kepastian hukum dan perlindungan yang memadai agar tanah wakaf tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari serta tetap dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan peruntukannya,” tegas Feddy.

Ia menyatakan, Kejaksaan melalui kewenangan Jaksa Pengacara Negara akan terus mendorong sinergi antarlembaga untuk memastikan aset keagamaan memperoleh perlindungan hukum yang memadai.

Sementara itu, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Bone Bolango, Heriyadi Djunaidi, S.H., M.H., menjelaskan bahwa keterlibatan JPN difokuskan pada fasilitasi komunikasi dan koordinasi antara Kantor Pertanahan dengan Kementerian Agama. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi bagian penting untuk mendukung kelancaran proses pensertifikatan sekaligus menciptakan tertib administrasi pertanahan.

“Melalui peran sebagai fasilitator, kami berupaya menjembatani koordinasi antarlembaga agar proses pensertifikatan tanah wakaf dapat berjalan dengan baik. Penyerahan 45 sertifikat ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam mewujudkan tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum terhadap tanah wakaf,” ungkap Heriyadi.

Pensertifikatan tanah wakaf memiliki arti strategis. Selain memperjelas status hukum, sertifikat juga menjadi instrumen perlindungan terhadap aset yang diperuntukkan bagi kepentingan keagamaan dan sosial masyarakat. Tanpa legalitas yang kuat, tanah wakaf berpotensi menghadapi persoalan administrasi, klaim kepemilikan, hingga sengketa yang dapat mengancam keberlanjutan pemanfaatannya.

Karena itu, penyerahan 45 sertifikat tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai capaian administratif, tetapi menjadi fondasi pengelolaan aset wakaf yang lebih tertib, aman, dan berkelanjutan. Melalui peran Jaksa Pengacara Negara, Kejari Bone Bolango menegaskan komitmennya untuk memperluas pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, khususnya dalam melindungi aset umat.