Dugaan Penimbunan Solar Subsidi di SPBU Sudirman, JAMAN Desak Aparat Usut Rantai Distribusi

Dugaan penimbunan solar subsidi di SPBU Sudirman, Kota Gorontalo, kembali mencuat setelah muncul keterangan yang menyebut adanya pengalihan bahan bakar minyak dalam jumlah besar dari jalur penjualan resmi. Dari kuota pengisian 8.000 liter, sekitar 5.000 liter diduga tidak sampai ke konsumen dan dialihkan memakai enam kendaraan yang disiapkan untuk menampung serta membawa BBM ke wilayah lain.

Keterangan itu disampaikan seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan. Sumber yang mengetahui aktivitas di lingkungan SPBU tersebut menyebut penggunaan sejumlah kendaraan dengan kapasitas tangki berbeda sebagai bagian dari pola operandi pengisian yang diduga berlangsung pada hari-hari tertentu. Menurutnya, pembatasan kuota pengisian menjadi 8.000 liter baru berlaku setelah antrean panjang BBM melanda sejumlah SPBU di Gorontalo beberapa waktu sebelumnya.

“Sekarang ada batasan bahwa pengisian di SPBU sebanyak 8.000 liter, pasca adanya antrean yang terjadi di Gorontalo beberapa waktu lalu,” ungkap sumber.

Meski pembatasan itu diberlakukan, sumber menduga masih ada pembagian volume solar yang tidak seluruhnya masuk ke jalur penjualan normal. Ia menyebut enam kendaraan telah disiapkan untuk menampung solar, masing-masing dengan kapasitas tangki yang bervariasi, yakni tangki kanan berkisar 300 hingga 400 liter dan tangki kiri sekitar 200 liter. Setiap kendaraan disebut dapat melakukan pengisian hingga dua kali.

Sumber turut memberikan gambaran mengenai pembagian volume solar pada hari-hari tertentu.

“Tronton 100 liter, tangki kanan 200, tangki kiri 400 liter. Iya, biasanya cuma 3.000 untuk SPBU. Itu di hari-hari tertentu, kalau mereka mau ba isi minyak,” jelasnya.

Berdasarkan keterangan itu, sekitar 3.000 liter disebut dialokasikan untuk penjualan melalui SPBU. Jika dibandingkan dengan kuota 8.000 liter, terdapat selisih sekitar 5.000 liter yang menurut sumber diduga dialihkan melalui kendaraan-kendaraan tersebut. Perhitungan itu masih sebatas estimasi dari keterangan narasumber, sehingga kepastian volume, kapasitas aktual kendaraan, serta frekuensi pengisian perlu diuji lewat catatan transaksi, dokumen distribusi, dan pemeriksaan fisik kendaraan.

Penelusuran juga mengungkap informasi mengenai dugaan keterkaitan enam kendaraan tersebut dengan pemilik SPBU Sudirman dan adik kandungnya. Sumber internal menyebut kendaraan itu digunakan untuk menampung solar yang diduga dipakai bagi keperluan ekspedisi dan alat berat milik pemilik SPBU, bahkan sebagian untuk aktivitas peti. Informasi soal kepemilikan kendaraan tersebut masih membutuhkan verifikasi melalui dokumen kendaraan dan konfirmasi pihak terkait.

Selain keterangan lisan, diperoleh pula dokumentasi visual yang memperlihatkan sejumlah kendaraan berat berada di area SPBU, dengan foto lain menampilkan truk bermerek FAW dan Shacman. Dokumentasi itu menjadi petunjuk visual keberadaan kendaraan di lokasi, namun belum membuktikan bahwa kendaraan tersebut digunakan untuk menampung solar bersubsidi ataupun seluruhnya dimiliki pihak yang disebut sumber.

Dugaan penyimpangan tersebut mendapat perhatian Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) Provinsi Gorontalo. Melalui juru bicaranya, Frengky Max Kadir, JAMAN mendesak Satuan Tugas Pengawasan BBM Bersubsidi dan aparat penegak hukum tidak tinggal diam menghadapi laporan dugaan penyimpangan distribusi solar di SPBU Sudirman. JAMAN meminta dugaan praktik itu segera diperiksa dan pihak yang terbukti terlibat ditindak tegas sesuai ketentuan hukum.

“Kami mendesak Satgas Pengawasan BBM Bersubsidi dan aparat penegak hukum tidak tinggal diam menghadapi laporan dugaan penyimpangan distribusi solar ini,” ujar Frengky Max Kadir.

Dalam pernyataannya, JAMAN mengungkap adanya laporan masyarakat dan temuan lapangan mengenai dugaan keterlibatan operator SPBU dalam penyimpangan distribusi BBM bersubsidi. Bagi JAMAN, persoalan ini tidak cukup diselesaikan dengan memeriksa aktivitas pengisian di dispenser. Aparat harus menelusuri seluruh rantai distribusi, mulai dari penerimaan solar dari mobil tangki pemasok, kesesuaian kuota, volume yang benar-benar dijual kepada konsumen, hingga aktivitas kendaraan yang diduga digunakan untuk menampung BBM.

Penelusuran juga perlu menjangkau dugaan penjualan solar ke kawasan pertambangan. Jika ditemukan bukti pengalihan BBM bersubsidi di luar peruntukannya, aparat diminta menindak pihak yang bertanggung jawab tanpa membatasi pemeriksaan hanya kepada operator di lapangan. JAMAN pun berharap BPH Migas, Pertamina, dan kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap dokumen distribusi serta aktivitas kendaraan yang disebut dalam laporan tersebut.

Dugaan pengalihan solar bersubsidi untuk kepentingan perdagangan di luar peruntukannya dapat berimplikasi pidana apabila unsur pelanggaran terbukti. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah, dengan hukuman penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar. Sementara Pasal 53 mengatur sanksi terhadap kegiatan usaha pengangkutan, penyimpanan, dan niaga tanpa izin usaha yang dipersyaratkan, dengan penerapan bergantung pada jenis kegiatan dan unsur pelanggaran yang ditemukan.

Dalam konteks dugaan di SPBU Sudirman, aparat perlu memastikan apakah benar terdapat pengalihan solar bersubsidi, bagaimana mekanismenya, serta siapa saja yang berperan dalam aktivitas tersebut. Bagi masyarakat, persoalan ini menyangkut hak memperoleh BBM bersubsidi sesuai peruntukannya. Ketika muncul dugaan ribuan liter solar dialihkan dari jalur penjualan resmi, pengawasan distribusi tidak boleh berhenti pada pemeriksaan administratif.

Sejumlah pertanyaan kini menunggu jawaban aparat: benarkah dari kuota 8.000 liter hanya sekitar 3.000 liter yang disalurkan melalui SPBU, apakah enam kendaraan benar digunakan untuk menampung solar, dan apakah BBM tersebut kemudian diperdagangkan ke kawasan pertambangan. JAMAN mendesak agar seluruh dugaan itu diperiksa secara transparan.

Hingga berita ini diterbitkan, upaya memperoleh konfirmasi dari pengelola SPBU Sudirman belum membuahkan jawaban. Surat resmi permohonan klarifikasi telah dilayangkan, namun belum mendapat tanggapan. Ruang klarifikasi tetap dibuka seluas-luasnya bagi pengelola SPBU untuk menyampaikan tanggapan maupun hak jawab atas informasi yang diberitakan, dan hak jawab tersebut akan dimuat secara proporsional sesuai prinsip keberimbangan dan kode etik jurnalistik.