23 Tahun Tanpa Sertifikat, Aset Rumah Sakit Bone Bolango Kini Punya Kepastian Hukum

Kepastian hukum atas aset rumah sakit Bone Bolango akhirnya terwujud setelah lebih dari dua dekade menggantung. Enam bidang tanah milik Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang selama ini belum bersertifikat resmi kini mengantongi bukti kepemilikan yang sah, mencakup lahan RS Toto Kabila dan RS Tombulilato.

Penyerahan enam sertifikat itu dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bone Bolango, Feddy Hantyo Nugroho, yang didampingi Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), Heriyadi Djunaidi. Dokumen tersebut diserahkan kepada Bidang Pertanahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango.

Dari jumlah tersebut, lima bidang merupakan aset tanah RS Toto Kabila, sementara satu bidang sisanya menjadi milik RS Tombulilato. Penyelesaian ini menutup persoalan legalitas yang berlangsung sejak awal perjalanan Kabupaten Bone Bolango dan kawasan Tombulilato, ketika tanah yang menjadi bagian fasilitas pelayanan kesehatan itu belum memiliki sertifikat sebagai bukti hukum kepemilikan.

Tertundanya pengurusan sertifikat selama kurang lebih 23 tahun membuat pemerintah daerah menghadapi risiko administratif yang tidak kecil. Tanpa dokumen kepemilikan, aset tanah pemerintah berpotensi tersandung persoalan administrasi hingga sengketa kepemilikan di kemudian hari.

Kepastian hukum atas aset rumah sakit dinilai bukan sekadar urusan melengkapi berkas. Sertifikat tanah berfungsi sebagai instrumen utama untuk melindungi aset pemerintah dari kemungkinan klaim pihak lain, sengketa, maupun penyalahgunaan kepemilikan.

Tuntasnya proses sertifikasi enam bidang tanah itu tidak terlepas dari kerja sama Kejaksaan Negeri Bone Bolango, Kantor Pertanahan, dan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango melalui program Jaksa Kostan. Program itu menjadi salah satu bentuk pendampingan hukum untuk membantu pemerintah daerah menyelesaikan persoalan aset, khususnya yang berkaitan dengan administrasi pertanahan dan kepastian legalitas kepemilikan.

Kolaborasi lintas lembaga tersebut membuat proses sertifikasi yang sebelumnya belum rampung akhirnya bisa diselesaikan. Pendampingan ini sekaligus menjadi langkah pencegahan agar persoalan aset tidak berkembang menjadi perkara hukum yang merugikan pemerintah daerah.

Keberhasilan ini dinilai memperlihatkan pentingnya pembenahan aset pemerintah secara menyeluruh, karena aset daerah yang tidak memiliki kepastian hukum berpotensi menjadi beban sekaligus celah munculnya persoalan di masa mendatang.

Dengan terbitnya enam sertifikat tersebut, RS Toto Kabila dan RS Tombulilato kini memiliki landasan hukum yang lebih kuat dalam menguasai aset tanahnya. Pemerintah daerah diharapkan melanjutkan penertiban terhadap aset-aset lain yang sampai sekarang belum bersertifikat.

Penyelesaian ini menjadi pengingat bahwa pengamanan aset publik menuntut lebih dari sekadar pencatatan administratif. Diperlukan ketelitian, pendampingan hukum, dan koordinasi antarlembaga agar kekayaan daerah benar-benar terlindungi. Setelah menunggu sekitar 23 tahun, legalitas enam bidang tanah itu akhirnya jelas, dan tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh aset pemerintah Kabupaten Bone Bolango memperoleh perlindungan hukum yang sama.