Perlawanan Dakwaan Hendra Abdul di Kasus Tunjangan DPRD Gorontalo

Mantan anggota DPRD Kabupaten Gorontalo periode 2019–2024, Hendra Abdul, resmi mengajukan perlawanan dakwaan Hendra Abdul di persidangan. Keberatan itu disampaikan dalam perkara dugaan korupsi kelebihan pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) tahun anggaran 2022–2023 yang sedang bergulir di Pengadilan Negeri Gorontalo.

Dalam sidang pada Rabu (21/10/2026), Hendra menilai dakwaan primair maupun subsidair yang disusun jaksa penuntut umum tidak menguraikan rangkaian peristiwa secara cermat, lengkap, dan jelas. Menurutnya, penyusunan surat dakwaan belum menggambarkan duduk perkara secara utuh sebagaimana mestinya.

“Beberapa peristiwa yang diuraikan dalam dakwaan itu tidak menceritakan secara keseluruhan,” kata Hendra seusai persidangan.

Salah satu bagian dakwaan yang dipersoalkan Hendra adalah uraian mengenai rapat di ruang Ketua DPRD yang dihadiri anggota Badan Anggaran (Banggar) bersama sejumlah anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Jaksa, menurut dia, menyoroti pernyataannya yang disebut mendukung pernyataan Ketua DPRD saat itu, Syam T. Ase, tanpa menjelaskan dinamika pembahasan yang sebenarnya terjadi di forum tersebut.

“Forum itu bukan forum pengambil keputusan. Itu adalah dinamika dalam pembahasan-pembahasan di dalam sidang-sidang DPRD,” ujarnya.

Sebagai anggota Banggar pada periode tersebut, Hendra juga mempertanyakan uraian dakwaan yang dinilainya belum memaparkan konteks pembahasan tunjangan anggota dewan secara menyeluruh. Ia berharap majelis hakim mempertimbangkan keberatan itu sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

Selain mempersoalkan uraian peristiwa, Hendra menyinggung perkembangan pengembalian kerugian negara. Ia mengaku masih memiliki sisa kewajiban tuntutan ganti rugi (TGR) dan memegang Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM). Pembayaran, kata dia, telah dilakukan secara bertahap sebelum proses tersebut terhenti, karena pembayaran melalui bendahara tidak lagi dapat dilanjutkan sementara masa pelunasan kewajibannya masih berjalan hingga 2027.

Kendati demikian, Hendra mengakui pengembalian kerugian negara tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana apabila unsur tindak pidana korupsi terbukti. Ia menilai perlawanan terhadap dakwaan perlu ditempuh bila surat dakwaan dianggap kabur.

Dari sisi penuntut umum, JPU Febri Ramadhan menyatakan pihaknya menghormati hak terdakwa mengajukan perlawanan. Ia menegaskan dakwaan disusun berdasarkan kajian yang telah dilakukan.

“Kami menghargai keberatan dari terdakwa karena itu merupakan hak terdakwa dalam persidangan,” ujar Febri.

Hendra sendiri ditetapkan sebagai tersangka pada 4 Mei 2026. Ia merupakan mantan anggota DPRD Kabupaten Gorontalo dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang pernah bertugas di Banggar. Perkara ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan pembayaran hak keuangan anggota DPRD Kabupaten Gorontalo untuk tahun anggaran 2022–2023, dengan perkiraan kerugian negara mencapai Rp3 miliar.

Perlawanan yang diajukan Hendra selanjutnya akan diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Majelis hakim akan menilai keberatan tersebut sebelum menentukan kelanjutan pemeriksaan perkara. Hendra tetap memiliki hak membela diri dan harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.